SOSIALISASI APLIKASI PENGADAAN BARANG/JASA

Selasa, 27 Maret 2018

Website Team

Umum

Dibaca: 247 kali

Pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018, PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur mengadakan kegiatan sosialisai aplikasi pengadaan barang/jasa.

Sejalan dengan gagasan transformasi, Pengadaan PDAM yang menuntut proses pengadaan yang cepat, mudah, murah, dan aman diperlukan peraturan dan sistem penunjang agar transformasi tersebut dapat berjalan dengan lancar. 
 
Dari segi peraturan, PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur telah memiliki Standar Operation Prosedure (SOP) Pengadaan yang dibuat pada 2017 tahun lalu melalui pendampingan dan nara sumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Bp. Nandang Sutisna, ST, MT pada saat penyusunan dan pengesahan SOP tersebut beliau sebagai Kasi Advokasi di LKPP dan hingga saat ini menjabat Ketua I DPP Ikatan Ahli Pengadaan I ndonesia (IAPI) bidang Teknik dan Layanan Masyarakat.
 
Dari sistem penunjang, PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur akan mempergunakan sistem aplikasi end-to-end integrated e-procurement system (IPROCS) yang merupakan aplikasi pengadaan  yang telah terintegrasi dengan sistem penganggaran, perencanaan, pengadaan, kontrak, inventori, dan monitoring evaluasi.
 
Mulai pertengahan bulan Maret 2018, sistem pengadaan lelang umum hingga pemilihan langsung akan dilakukan melalui website.
 
Rekanan ataupun calon rekanan harus melakukan login melalui IPROCS, dengan menyiapkan dokumen pendukung yaitu akte pendirian perusahaan, KTP Direktur, SIUP, TDP, NPWP, dan lain-lain yang harus di upload nantinya kedalam sistem. Untuk mendapatkan password, aplikasi IPROCS akan memverifikasi ke akun email rekanan. Dan untuk dapat mengikuti proses pengadaan di website, silahkan rekanan atau calon rekanan datang ke Kantor Pusat PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur di Kabo Jaya, Sangatta dengan membawa dokumen-dokumen asli untuk diverifikasi jenis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) nya.
 
Dengan menggunakan aplikasi ini, merupakan salah satu upaya PDAM untuk menerapkan tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Dan menghindari kesalahan-kesalahan serta mencegan perbuatan yang tidak baik dalam sistem pengadaan.
 

Berita Terkait

Komentar via Facebook

Kembali ke atas